Ujian
Seleksi CPNS Serentak Tanggal 8 September
Written by
dewiFriday, 20 July 2012 09:18
JAKARTA - Pelaksanaan ujian seleksi penerimaan CPNS menurut
rencana akan dilaksanakan serentak pada tanggal 8 September 2012 di sekitar 90
titik. Ujian tersebut untuk memperebutkan sebanyak 14.560 kursi CPNS yang
dibutuhkan oleh 48 instansi pemerintah. Selain itu untuk CPNS dari
pendidikan kedinasan sebanyak 4.126.
Demikian antara lain dikatakan oleh Deputi bidang SDM
Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho dalam jumpa pers di kantornya,
Jumat (20/Juli). “Sementara untuk tenaga honorer yang sudah tidak ada complain,
akan diproses terlebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut
dikatakan, tahun ini hanya 23 instansi pemerintah pusat dan 25 pemerintah
daerah yang mmenuhi syarat melakukan penerimaan CPNS untuk jabatan yang
dikecualikan dari moratorium. Padahal, anggaran dari APBN 2012 dialokasikan
untuk penerimaan 61.560 CPNS, tetapi ternyata hanya terserap 14.560 orang.
Jumlah itu terdiri dari 11.870 untuk instansi pusat, dan hanya 2.681 itu
pemerintah daerah.
Semula, ada
119 instansi yang mengusulkan permohonan CPNS untuk tahun 2012 ini. Untuk pusat
sebanyak 59 instansi, daerah sebanyak 47, sehingga jumlahnya mencapai 76 ribu
lebih. Namun berdasarkan kebijakan moratorium, setiap instansi harus melengkapi
usulan itu dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan
yang berlaku. Bagi daerah yang sudah kelebihan pegawai, juga tidak boleh.
Selain itu, untuk pemda, anggaran belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50
persen dari APBD. Dalam hal ini, acuannya adalah data di Kementerian Keuangan.
“Jadi meskipun ada daerah yang mengatakan datanya baru, tetapi yang dipakai
tetap data di Kementerian Keuangan,” ujar Ramli.
Dalam
plaksanaan testing, Ramli mengatakan bahwa materi testing
adalah kompetensi dasar, yang meliputi unsur-unsur kebangsaan, intelegensia
umum, karakter pribadi, integritas. Sedangkan kompetensi bidang, dilakukan oleh
masing-masing instansi. “Kalau guru, yang mengatur kementerian Pendidikan. Kalau dokter atau tenaga medis, dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan,” tambahnya.
Berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya, soal ujian seleksi tahun ini dibuat oleh
konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN), yang tergabung dalam panitia
seleksi (pansel) nasional. “Nanti semua peserta ujian akan dapat mengetahui
nilainya, jadi sangat fair,” tambah Ramli.
Menjawab
wartawan, Ramil mengatakan bahwa yang akan mengumumkan hasil ujian tetap
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Namun konsorsium
10 PTN itu memberikan copy hasil ujian kepada pihak Kementerian PAN dan RB dan
BKN. Dengan demikian, kalau ada perbedaan antara hasil ujian dengan yang
diumumkan oleh PPK, akan ketahuan. “Kalau terjadi seperti itu, BKN tidak akan mengeluarkan
NIP. Bahkan, sekalipun sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti ada kecurangan,
NIP-nya akan dibatalkan,” tambahnya.
Awas Calo
Dalam
kesempatan itu, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengingatkan
agar warga masyarakat tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang mengaku bisa
meloloskan menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang.
Untuk
mengantisipasi hal itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran ke seluruh pimpinan
instansi pemerintah, dan menyebarkan luaskan melalui berbagai media massa, untuk
mengantisipasi kalau ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan
menyalahgunakan wewenang, dengan menjadi calo PNS. “Dengan system yang kami
berlakukan kali ini, rasanya sudah mampu menutup peluang bagi calo untuk
bermain,” ujarnya.
Diakuinya,
persoalan calo CPNS ini selalu muncul pada saat-saat menjelang penerimaan CPNS.
Namun, kini Kemenetrian PAN dan RB sudah menggandeng Indonesia Corruption Watch
(ICW), Ombudsman RI, dan segenap LSM untuk turut mengawasi pelaksanaan seleksi
CPNS ini. Dengan demikian diharapkan tahun ini penerimaan CPNS benar-benar
bersih dari KKN, bebas dari politisasi, dan mampu menghasilkan aparatur Negara
yang terbaik, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi.
Sedangkan
untuk honorer kategori 1, dari 203 instansi yang tidak mendapat complain,
setelah melalui uji public jumlahnya sebanyak 4.517 orang. Padahal, dari hasil
verifikasi yang dilakuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tenaga honorer yang memenuhi criteria sebanyak
72 ribu.
Terkait dengan hal itu Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar
memutuskan untuk memproses pengangkatan tenaga honorer K-1 yang sudah tidak ada
complain tersebut terlebih dahulu. Secara lebih rinci, secepatnya akan
dilakukan pembahasan dengan pihak BKN, daerah mana saja dan berapa jumlahnya. (ags/HUMAS
MENPAN-RB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar